PROFIL DIsperindag


     Setelah penerapan otonomi sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pembinaan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan di Jawa Barat diintegrasikan antara Instansi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian, Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Dinas Teknis Pemda Tk. I Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada saat itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah.

        Dengan terbentuknya Dinas Industri dan Perdagangan Agro berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat telah terjadi perubahan struktur organisasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

        Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat tugas pokok dan fungsi Dinas Industri dan Perdagangan Agro telah diintegrasikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

VISI :


"TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI"

JUARA LAHIR BATIN : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin


INOVASI : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan

KOLABORASI : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan

MISI :

  1. " Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban. "

  2. " Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif. "

  3. " Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah."

  4. " Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan. "
  5. "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota."

        Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dapat disampaikan sebagai berikut :

Tugas Pokok : Melaksanakan pemerintahan Daerah perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Fungsi :

  1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis perindustrian dan perdagangan meliputi Ilmatattel, industri aneka, kerajinam dan kimia, industri agro, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, promosi dan kerjasama industri dan perdagangan
  2. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perindustrian dan perdagangan meliputi Ilmatattel, industri aneka, kerajinan dan kimia, industri agro, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, promosi dan kerjasama industri dan perdagangan.
  3. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas
  4. Penyelenggaraan fasilitasi pemungutan retribusi dan penerimaan pendapatan bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  5. Penyelenggaraan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat,  membawahkan :
    1. Subag Perencanaan dan Pelaporan
    2. Subag Keuangan dan Aset
    3. Subag Kepegawaian dan Umum
  3. Bidang ILMATE (Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika), membawahi:
    1. Seksi Pengembangan ILMATE
    2. Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana ILMATE
    3. Seksi Pemberdayaan ILMATE
  4. Bidang Industri AKTA (Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka). Pada pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsinya, membawahi:
    1. Seksi Pengembangan Industri AKTA
    2. Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Industri AKTA
    3. Seksi Pemberdayaan Industri AKTA
  5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi:
    1. Seksi Barang Pokok dan Barang Penting
    2. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
    3. Seksi Promosi dan Kerjasama
  6. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi:
    1. Seksi Bina Usaha
    2. Seksi Pengembangan Ekspor
    3. Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor
  7. Bidang Perlindungan Konsumen, membawahi :
    1. Seksi Pengawasan
    2. Seksi Pemberdayaan Konsumen
    3. Seksi Tertib Niaga
  8. UPTD Industri Logam, membawahi :
    1. Subbag Tata Usaha
    2. Seksi Pengembangan Teknologi
    3. Seksi Pengembangan Usaha
  9. UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan, membawahi :
    1. Subbag Tata Usaha
    2. Seksi Pengembangan Teknologi
    3. Seksi Pengembangan Usaha
  10. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung, membawahi :
    1. Subbag Tata Usaha
    2. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi
    3. Seksi Jasa Pengujian dan Kalibrasi
  11. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon, membawahi :
    1. Subbag Tata Usaha
    2. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi
    3. Seksi Jasa Pengujian dan Kalibrasi
  12. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor, membawahi :
    1. Subbag Tata Usaha
    2. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi
    3. Seksi Jasa Pengujian dan Kalibrasi
  13. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang, membawahi :
    1. Subbag Tata Usaha
    2. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi
    3. Seksi Jasa Pengujian dan Kalibrasi

Bidang Perindustrian :

  1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
    1. Pembentukan Wirausaha Baru
  2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
    1. Pengembangan Industri Kerajianan
    2. Peningkatan Usaha di Rumah Kemasan
    3. Fasilitasi kerjasama Industri dan Pengembangan Produk Ekonomi Unggulan di Kab/Kota
    4. Piloting Penanggulangan Kemiskinan melalui Pengembangan Kewirausahaan Industri Kecil
    5. Pengembangan Olahan Pangan Berbasis Produk Hewani
  3. Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
    1. Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Teknologi Informasi dan Elektronika
    2. Pengembangan Industri Makanan dan Minuman
    3. Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Makanan Olahan
    4. Pengembangan Industri Otomotif Logam dan Mesin
    5. Pengembangan Industri Rotan dan Furniture Non Rotan
    6. Peningkatan Teknologi Industri Aneka dan Kimia
    7. Penguatan Industri Kreatif Berbasis Fashion
    8. Fasilitasi Sertifikasi Mutu Industri Kecil Menengah
    9. Peningkatan Teknologi di Lingkungan Sub Unit Pengembangan IKM
    10. Pengembangan Agribisnis dan Industri Olahan Berbasis Buah
    11. Pengembangan Industri Minuman Berbasis Kopi Teh dan Coklat
    12. Pengembangan Industri Manufaktur Berbasis Tematik Kewilayahan (TKW021)
    13. Pengembangan Industri Keramik dan Gerabah (TKW022)

Bidang Perdagangan :

  1. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
    1. Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
    2. Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional
    3. Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) Daerah
    4. Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Perdagangan
    5. Fasilitasi penyelenggaraan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro
    6. Dukungan Operasi Pasar Murah (OPM) Kepokmas
    7. Pusat Pemuliaan Beras Varietas Pandanwangi dan Pengembangan Varietas Unggul
    8. Pusat Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias untuk Pasar Regional dan Global (TKW012)
  2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
    1. Peningkatan Promosi Ekspor dan Perluasan Pasar
    2. Penguatan Daya Saing Produk Ekspor
    3. Pengembangan Jasa Perdagangan dan Industri Kreatif (TKW044)
  3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
    1. Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrogian Balai Kemetrologian Karawang
    2. Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Balai Kemetrologian Bogor
    3. Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Balai Kemetrologian Bandung
    4. Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Cirebon
    5. Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Balai Kemetrologian Tasikmalaya
    6. Fasilitasi Pengawasan Barang Beredar dan Kemetrologian

Dengan mengucapkan puji syukur ke Khadirat Allah S.A.W. bahwa Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 telah selesai disusun.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019, berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, yang diserasikan dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Prosesnya diawali dengan evaluasi dan pembahasan baik internal Dinas maupun eksternal Kabupaten/Kota maupun masyarakat luas.

Perubahan Renja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan urusan industri dan perdagangan, dan penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis saat ini dan sebagai bahan koordinasi baik dengan Pusat, Kabupaten/Kota di Jawa Barat maupun instansi terkait sehinga terjalin sinergitas dalam pengembangan industri dan perdagangan di Jawa Barat.

Dalam Perubahan Renja 2019 terdapat perubahan dari Program/Kegiatan yang akan dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan dukungan dana APBD Jawa Barat dibandingkan dengan tahun lalu, sebagian besar diarahkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam mendukung aktivitas UPTD sebagai konsekwensi logis dari penataan tugas pokok dan fungsi UPTD Balai sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan pedoman operasional bagi aparatur Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada unit kerja masing-masing di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, hendaknya semua unsur pimpinan dan aparatur pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh tanggungjawab sebagai pelaksana dari tugas pokok dan fungsinya. 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat memberikan jenis layanan :

  1. INDUSTRI
    1. Pelayanan Pengembangan Industri Kemasan
    2. Pelayanan Pengembangan Industri Kerajinan Tasikmalaya
    3. Pelayanan Pengembangan Industri Perkayuan Sumedang
    4. Pelayanan Pengembangan Industri Perkulitan Garut
    5. Pelayanan Pengembangan Industri Persepatuan Bandung
    6. Pelayanan Pengembangan Industri Pertekstilan Bandung
    7. Pelayanan Pengembangan Industri Rotan Cirebon
    8. Pelayanan Pengembangan Industri Logam Sukabumi
    9. Pelayanan Pengembangan Industri Logam Bogor
    10. Fasilitasi Sertifikat Halal bagi IKM
  2. PERDAGANGAN
    1. Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) / Certificate of Origin (CEO)
    2. Pelayanan Pengujian dan Sertikasi Mutu Barang Agro Bandung
    3. Pelayanan Pengujian dan Sertikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon
    4. Pelayanan Pengujian dan Sertikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor
    5. Pelayanan Pengujian dan Sertikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Copyright © 2014 - 2019 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat