04 Aug 2021

Rencana Strategis Perubahan 2018 - 2023


10 Feb 2020, 11:02 Admin Disperindag Dibaca : 1,732


               

 

 

 

 

 

 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat  ini merupakan respon terhadap  perubahan  Pasca  Pandemik  dan Revolusi Industri 4.0. Sektor perindustrian dan perdagangan sangat perlu untuk mengalami perubahan, terlebih dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Pasca Pandemik yang menegaskan bahwa setaip jaman memiliki karakteristik yang berbeda dengan masa sebelumnya. Perkembangan jaman, kemajuan teknologi, dan kondisi masa depan yang dinamis di era disrupsi menyediakan begitu banyak peluang sekaligus tantangan.

Revolusi Industri 4.0 sedang berlangsung dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi robotik, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi yang ditunjang oleh kemajuan ekonomi digital. Gambarannya dapat disaksikan melalui semakin maraknya bisnis dan transaksi perdagangan berbasis internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar pelaku.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pada periode pemerintahan provinsi yang baru, perlu mengambil peran dalam melakukan berbagai fasilitasi kebijakan, mengakselerasi, dan menjalankan pelayanan dengan prima untuk menghadirkan ekosistem baru  industri dan perdagangan yang mampu bersaing  di era  digital.  Untuk  itu, dalam melaksanakan tugas dan peran perannya diperlukan sistem perencanaan yang baik.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang- Undang  Nomor  25 Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional menekankan perlunya perencanaan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Rencana Strategi SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Renstra Disperindag 2018-2023) merupakan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, dalam masa  kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan disusun dengan melihat kebutuhan Jawa barat pada kondisi saat ini dan masa depan. Penyusunan Renstra Disperindag 2018-2023 melibatkan berbagai stakeholder yang meliputi Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media dalam prosesnya sehingga lebih komprehensif.

Dalam perjalanannya, Renstra Disperindag 2018-2023, dikarenakan dinamika di lingkungan ekstenalnya sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian dan perubahan yang mendasar. Terbitnya beberapa kebijakan nasional baru dan perkembangan keadaan daerah mempengaruhi implementasi Renstra Disperindag 2018-2023. Situasi terberat adalah ketika memasuki Tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Disperindag 2018-2023, yaitu terjadinya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan sebagai Bencana Nasional sesuai keputusan Presiden nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Bencana Non Alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dampak wabah Covid-19 mengguncang perekonomian dan menurunkan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga banyak pelaku industri maupun perdagangan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan berhenti beropersi.

Hal mendasar yang mempengaruhi perubahan Renstra Disperindag 2018-2023 adalah terjadinya perubahan kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah, antara lain:

1.   Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

2.   Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 70  Tahun  2019 tentang  Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh Pemerintah Daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

3.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.   Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyusunan program dan kegiatan.

4.   Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 –2023.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023  melibatkan berbagai stakeholder yang membahas penyesuaian tersebut dalam Forum Group Discussion (FGD) dengan melibatkan Akademisi. FGD menghasilkan pemetaan kondisi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang dijadikan acuan dalam pembuatan program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Disperindag 2018-2023.

Penyusunan Perubahan Renstra Disperindag 2018-2023 juga mengacu pada Visi Jawa Barat untuk mendukung Misi poin ke empat yaitu “meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan”.