22 Oct 2020

Ini Jawaban Gubernur Jabar Mengenai Raperda
Perubahan APBD 2020


26 Sep 2020, 13:51 Administrator Dibaca : 7


KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung.

Secara umum, Ridwan Kamil menjelaskan, Raperda Perubahan APBD 2020 ini bertujuan menyesuaikan anggaran dalam kebutuhan penanganan pandemi global COVID-19 yang terjadi sejak Maret lalu hingga saat ini.

Adanya pandemi, kata Ridwan Kamil, mengakibatkan perekonomian Jawa Barat pada triwulan II-2020 minus 5,98 persen. Hal tersebut diakibatkan adanya penurunan aktivitas beberapa lapangan usaha di antaranya sektor industri pengolahan yang minus 3,39 persen dan sektor perdagangan yang minus 1,75 persen.

Untuk itu, Ridwan Kamil mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah menerima kebijakan penyusunan perubahan APBD 2020 dengan harapan pembangunan di Jawa Barat dapat tetap dilaksanakan sehingga target-target dan sasaran yang direncanakan dapat terwujud demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dasar perubahan APBD Tahun 2020 selain karena adanya pandemi COVID-19, (juga) penyesuaian indikator makro ekonomi, penyesuaian pendapatan daerah, refocusing dan realokasi anggaran, pemanfaatan silpa hasil audit BPK, pinjaman daerah, dan penyesuaian sasaran serta indikator kinerja program dan kegiatan," ucap Ridwan Kamil.

Terkait tanggapan soal belanja daerah, Ridwan Kamil menuturkan, saat ini fokus belanja daerah tahun 2020 diarahkan untuk penanganan COVID-19 serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan refocusing dan realokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung guna memenuhi kebutuhan anggaran penanganan COVID-19 yang dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT)," kata Ridwan Kamil.

Penyediaan anggaran bidang kesehatan, dijelaskan dia, dialokasikan sebesar Rp 607,65 miliar dan penanganan social safety net (jarring pengaman sosial) dialokasikan sebesar Rp 3,89 triliun serta anggaran penanganan dampak ekonomi dialokasikan sebesar Rp 705,81 miliar.

Penanganan bidang kesehatan diarahkan untuk pencegahan, deteksi, perawatan dan dukungan layanan kesehatan di rumah sakit rujukan COVID-19. Jaring pengamanan sosial diarahkan untuk pemberian bantuan tunai dan non tunai, pemenuhan logistik di kelurahan dan desa, penyediaan dapur umum, dan penanganan sosial lainnya.

Sementara penanganan dampak ekonomi diarahkan pada program padat karya melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan sumber daya lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Terkait antisipasi anggaran kebencanaan, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa anggaran tanggap bencana di Jawa Barat dialokasikan kepada belanja tidak terduga, sedangkan pascabencana dialokasikan pada belanja langsung perangkat daerah, antara lain melalui Badan Penanggulan Bencana Daerah, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Adapun pada perubahan APBD TA 2020 dialokasikan tambahan anggaran untuk logistik kebencanaan.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menyediakan anggaran untuk pemulihan pascapandemi COVID-19, salah satunya untuk penyediaan vaksin," tutur Ridwan Kamil.

Terkait pembiayaan daerah, Ridwan Kamil menjawab bahwa pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) menjadi alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah yang berasal dari dana pemerintah pusat melalui Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.

"Untuk itu, dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang bersifat pelayanan publik untuk meningatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, serta kesehatan masyarakat, terutama akibat pandemi COVID-19, sesuai dengan peraturan dan kewenangan yang berlaku dengan berpedoman pada prinsip pemulihan ekonomi nasional," ujar Ridwan Kamil.

Ia pun berterima kasih atas dukungan sejumlah fraksi terhadap kebijakan penguatan modal kepada PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Ridwan Kamil pun setuju dengan tanggapan fraksi soal pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap BUMD yang terindikasi membebani keuangan dan dikategorikan tidak sehat.

"Saya berkomitmen untuk melakukan pembinaan yang optimal agar kinerjanya meningkat, sehingga mampu menjadi entitas usaha yang mandiri dan berkontribusi terhadap PAD Jawa Barat," kata Ridwan Kamil.

Melalui rapat tersebut, Ridwan Kamil pun menyampaikan terima kasih atas seluruh pandangan umum maupun koreksi fraksi-fraksi terhadap nota keuangan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

"Apabila masih terdapat pertanyaan, pernyataan, tanggapan, dan saran yang belum terapresiasi, akan dilengkapi pada waktu pembahasan dan pendalaman dengan badan anggaran sesuai jadwal yang telah disepakati," ujarnya. (*)


Berita Utama Berita Eksternal
Apa Komentar Anda ?

0 Komentar

Tidak ada data yang tersedia.