09 Aug 2020

Pergub Tertib Kesehatan COVID-19 untuk Tingkatkan
Kedisiplinan Masyarakat Jawa Barat


29 Jul 2020, 12:33 Administrator Dibaca : 8


KOTA BANDUNG – Berdasarkan hasil studi Goldman Sachs menunjukkan pemakaian masker efektif mencegah penularan COVID-19 dan setara dengan kebijakan lockdown atau karantina wilayah. Namun, jika kebijakan lockdown diterapkan, perekonomian akan lumpuh. Berbeda apabila masyarakat disiplin pakai masker. Kegiatan ekonomi dan penanganan COVID-19 dapat berjalan beriringan.

Dengan demikian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, sangat krusial pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Ketika kegiatan ekonomi dibuka bertahap dan masyarakat mulai beraktivitas, pemakaian masker dapat menekan risiko penularan COVID-19 di ruang publik.

Akan tetapi, kata pria yang akrab disapa Kang Emil ini, kedisplinan masyarakat Jawa Barat pakai masker hanya 50 persen. Maka itu, Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat terhadap pelanggaran AKB yang di dalamnya juga mengatur sanksi protokol kesehatan, telah ditetapkan. Tujuannya meningkatkan kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan.

“Karena hasil surveinya yang memakai masker di Jawa Barat itu hanya 50 persen, maka pekan ini kami sudah mulai melakukan sanksi (untuk yang tidak memakai masker). Bukan untuk mencari uang, tapi semata-mata agar ekonomi bisa bergerak, pendidikan bisa dimulai, tapi kewaspadaan terhadap COVID-19 bisa kita kendalikan,” kata Kang Emil di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Sebelum Pergub ditetapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat intens menyosialisasikannya lewat berbagai platform. Selain itu, penyediaan masker dilakukan. Salah satunya memasukkan masker dalam bantuan sosial (bansos) tahap II. Penyediaan masker untuk masyarakat juga dilakukan dengan membeli 10 juta masker produk UMKM.

“Pada dasarnya saya enggak suka menghukum. Tapi, di situasi ini angka penyakitnya berhubungan dengan kedisiplinan. Maka, kami melakukan tiga level instrumen, dua bulan pertama kita edukasi di April-Mei, bulan Juni-Juli kita melakukan surat teguran dan surat tilang. Kemudian setelah edukasi dan surat teguran ternyata masih 50-an persen, kami coba (dengan sanksi),” ucap Kang Emil.

Kang Emil mengatakan, sanksi diterapkan secara bertahap, yakni sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi terberat berupa denda. Sebagai bentuk transparansi, kata ia, proses pembayaran denda dilakukan melalui aplikasi supaya masyarakat dapat melihat jumlah pelanggar dan denda. Data tersebut akan diperbarui setiap hari.

“Di dalam denda itu ada diskresi hukuman sosial. Jadi, saya minta aparat lihat kalau dia lupa (memakai masker) karena betul-betul lupa oleh tanya jawabnya terlihat jujur, mungkin diskresinya hukuman sosial. Tapi kalau orangnya memang terlihat malas, tidak disiplin, maka denda itu sebagai shock therapy saja,” katanya.

“Kami mendendanya juga menggunakan aplikasi, sehingga siapa yang kena itu datanya langsung masuk dan kuitansinya langsung dikirim ke HP (handphone) masing-masing. Jadi, setiap hari kita tahu berapa masyarakat yang didenda, sistemnya seperti itu,” ditambahkan Kang Emil.

Menurut Kang Emil, proses sosialisasi dan edukasi pemakaian masker akan terus digaungkan pihaknya. Ia pun mengimbau masyarakat Jawa Barat untuk meningkatkan kedisplinan dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Mau memilih lockdown atau memakai masker? Kalau memilih lockdown, ekonomi tidak bergerak. Tapi kalau memakai masker sama-sama (bisa) menurunkan penyebaran, tapi ekonomi bisa gerak,” ucapnya.

“Saya kira bahasa itu akan kami terus gaungkan sambil terus kami lakukan edukasi. Edukasi tidak akan pernah berhenti, karena bagaimanapun mereka rakyat kami yang harus kami sayangi,” tambahnya.

Kang Emil mengatakan, jika masyarakat disiplin masker, mata rantai penularan COVID-19 bisa diputus dan ekonomi Jawa Barat dapat pulih. Selain itu, pengetesan masif pun akan intens dilakukan. (*)


Berita Utama Berita Eksternal
Apa Komentar Anda ?

0 Komentar

Tidak ada data yang tersedia.