09 Aug 2020

Duta Pasar Rakyat Jawa Barat Ajak Masyarakat
Patuhi Protokol Kesehatan di Pasar Rakyat


08 Jul 2020, 15:36 Administrator Dibaca : 13


KOTA BANDUNG – Duta pasar rakyat Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil mengajak semua pihak untuk berdisiplin menerapkan protokol kesehatan di pasar rakyat di Jawa Barat. Hal itu penting dilakukan karena pasar dianggap menjadi salah satu tempat yang rentan terhadap penularan Covid-19. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengoptimalkan penerapan protokol kesehatan di pasar.

Penerapan protokol kesehatan ini juga tidak hanya di pasar rakyat, melainkan juga dilakukan di pasar modern. Penerapan protokol kesehatan ini penting dilakukan agar pasar tidak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19.

Demikian diungkapkan Atalia saat menjadi pembicara dalam webinar bertema Kesiapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat pada Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pelaksanaan Protokol Pasar Rakyat, Rabu (8/7/2020). Webinar ini merupakan kolaborasi antara MKP Unpad dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat.

Atalia mengatakan, dalam masa pandemi Covid-19 ini, pihaknya bersama unsur kelembagaan pemerintahan lainnya termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat terus melakukan pemantauan kondisi pasar rakyat di Jawa Barat. Penerapan protokol kesehatan di pasar rakyat di Jawa Barat, lanjut Atalia, salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan level kewaspadaan penyebaran Covid-19 di kota/kabupaten.

“Dengan jumlah pasar di Jawa Barat sebanyak 1.315 pasar yang terdiri dari 409 pasar pemerintah dan 936 pasar desa, selama penerapan PSBB di Jawa Barat, pasar tidak ditutup. Hal itu agar pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat tidak terhambat. Sumber pangan itu harus terbuka untuk masyarakat, sehingga masyarakat tidak akan mengalami krisis pangan,” ungkap Atalia.

Namun, tidak ditutupnya pasar selama masa pandemi ini, justru menimbulkan persoalan baru yakni kekhawatiran penularan Covid-19 mudah terjadi di pasar-pasar karena adanya kerumunan massa. Dengan demikian, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian mengeluarkan peraturan mengenai protokol kesehatan di pasar rakyat yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46/2020 tentang Pedoman PSBB Secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan Daerah sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Terkait dengan zona-zona di Jawa Barat, pemerintah menerapkan PSBB (pembatasan sosial berskala besar)  proporsional yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Apakah kota/kabupaten itu berstatus zona hijau, biru, kuning, atau merah,” kata dia.

Namun dengan adanya temuan kasus penyebaran baru Covid-19 yang diduga bersumber dari pasar, lanjut Atalia, maka diperlukan terobosan baru dalam pengendalian wabah ini. Salah satu terobosan itu yakni penerapan sistem penjualan secara daring dan edukasi kepada pedagang pasar dalam penerapan protokol kesehatan seperti di antaranya mengenakan sarung tangan, masker, face shield, dan penyediaan hand sanitizer.

Operasional pasar rakyat, lanjut Atalia, disesuaikan dengan level kewaspadaan daerah tersebut. Untuk level I (zona hijau), operasional pasar rakyat dilakukan secara normal. Sedangkan untuk daerah yang berada pada level II (zona biru), dilakukan pembatasan jam operasional mulai pukul 5 pagi hingga 12 siang dan hanya bisa dikunjungi sebanyak 70% dari kapasitas pengunjung pasar.

“Untuk pasar rakyat yang berada di level III atau zona kuning, pembatasan jam operasional dimulai pukul 5 pagi hingga 11 siang dan hanya bisa dikunjungi 50 persen dari kapasitas pengunjung pasar. Kemudian untuk pasar di level IV (zona merah), pembatasan jam operasional mulai pukul 5 hingga pukul 10 pagi dan hanya bisa dikunjugi 30 persen dari kapasitas pengunjung,” kata dia.

Dia pun sempat meninjau mengenai penerapan protokol kesehatan di pasar rakyat ini di Pasar Atas Kota Cimahi yang sudah berjalan dengan baik. Bahkan, saat ini hampir di semua pasar rakyat di Jawa Barat sudah memiliki tempat cuci tangan yang ditempatkan di pintu masuk pasar serta tempat lainnya. Bahkan, kata dia, di Pasar Atas Cimahi ini ada petugas khusus yang memeriksa suhu tubuh pengunjung dan pedagang pasar serta adanya pemberian kartu pengunjung pasar untuk mengatur kuota pengunjung.

Di akhir webinar, Atalia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menerapkan protokol kesehatan di mana pun, termasuk di pasar rakyat. “Mari bersama-sama kita disiplin, terapkan protokol kesehatan di pasar rakyat agar pedagang senang dan pembeli pun aman serta nyaman,” tutur dia.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat M. Arifin Soedjayana menegaskan, dalam pandemi Covid-19 ini, sektor perdagangan memang sangat terdampak. Dengan kondisi saat ini, lanjut Arifin, pedagang dan pembeli dituntut untuk terus menerapkan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran dan penularan Covid-19.

Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di pasar tradisional se-Jawa Barat mengacu pada Surat Edaran Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang Dilakukan pada Masa pandemi COVID-19 dan New Normal, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

“Pada masa pandemi ini, operasional pasar rakyat mengacu pada zonasi yang ditetapkan dari Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat. Kedisiplinan masyarakat masih tetap perlu kita sosialisasikan, tetap kita tingkatkan kewaspadaannya. Karena memang virus Corona ini tidak pernah kita ketahui mengintau di mana pun kemudian bisa terjadi di mana pun. Kita tetap coba agar protokolnya tetap terjaga,” ucap Arifin.

Ditegaskan Arifin, penerapan AKB ini membutuhkan komitmen semua pihak mulai dari pemerintah, pengelola pasar, pedagang hingga pembeli. Kolaborasi sangat diperlukan dalam penerapan AKB. Semua pihak mesti berkomitmen menerapkan protokol kesehatan. Digitalisasi pasar tradisional, lanjut dia, terus dilakukan. Dengan layanan yang memudahkan penjual dan pembeli berinteraksi secara aman, dan memudahkan penerapan protokol kesehatan di pasar tradisional.

“Dengan begitu, AKB di sektor perdagangan, khususnya pasar rakyat, dapat berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Kami mendorong dinas kabupaten/kota yang membidangi pasar tradisional maupun pengelola unit pasar untuk memfasilitasi belanja via daring dan pembayaran non tunai. Tujuannya mendekatkan pembeli dan pedagang dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari,” ucapnya. (*)

 


Berita Utama Berita Internal
Apa Komentar Anda ?

0 Komentar

Tidak ada data yang tersedia.